makalah hukum ketatanegaraan

Pengertian hukum ketenagakerjaan

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan ketenagakerjaan itu sendiri adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Jadihukum ketenagakerjaan dapat diartikan sebagai peraturanperaturan yang mengaturtenaga kerja pada waktu sebelum selama dan sesudah masa kerja. berikut ini akan di jelaskan Arti, Fungsi dan Pentingnya Hukum Ketenagakerjaan.

Fungsi Hukum Ketenagakerjaan

Menurut Profesor Mochtar kusumaatmadja, fungsi hokum itu adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dalam rangka pembangunan, yang dimaksud dengan sara pembaharuan itu adalah sebagai penyalur arah kegiatan manusia kearah yang diharapkan oleh pembangunan.

Sebagaimana halnya dengan hukum yang lain, hukum ketanagakerjaan mempunyai fungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat yang mnyalurkan arah kegiatan manusia kea rah yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembangunan ketenagakerjaan. 

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pembangunan nasional diarahkan untuk mengatur, membina dan mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja sehingga dapat terpelihara adanya ketertiban untuk mencapai keadilan. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan itu harus memadai dan sesuai dengan laju perkembangan pembangunan yang semakin pesat sehingga dapat mengantisipasi tuntutan perencanaan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial dan peningkatan perlindungan tenaga kerja. 

Sebagaimana menurut fungsinya sebagai sarana pembaharuan, hukum ketenagakerjaanmerubah pula cara berfikir masyarakat yang kuno kearah cara berfikir yang modern yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh pembangunan sehingga hukum ketenagakerjaan dapat berfungsi sebagai sarana yang dapat membebaskan tenaga kerja dari perbudakan, peruluran, perhambaan, kerja paksa dan punale sanksi, membebaskan tenaga kerja dari kehilangan pekerjaan, memberikan kedudukan hukum yang seimbang dan kedudukan ekonomis yang layak kepadatenaga kerja. 

Arti dan Fungsi Industri Pariwisata

pengertian Industri Pariwisata

Industri pariwisata tidak sama dengan pandangan kebanyakan orang yang beranggapan bahwa industri itu merupakan suatu bangunan pabrik dengan segala perlengkapannya yang menggunakan mesin-mesin dalam proses produksinya. 

Menurut A.G.B. Fisher[1] , industri pada umumnya dapat dikualifikasikan atas tiga golongan yang penting yaitu :

- Primary industry seperti pertanian, pertambangan, peternakan, dan industri dasar lainnya

- Secondary industry seperti manufacturing, constructions ( pembuatan jembatan, gedung-gedung, dan perumahan lainnya )

- Tertiary industry seperti perdagangan, transportasi, akomodasi, komunikasi dan fasilitas pelayanan lainnya

Sehubungan dengan pendapat Fisher ini, maka kepariwisataan termasuk ke dalam kelompok Tertiary industry. Ini diperkuat dengan adanya rekomendasi dan resolusi The United Nations Conference on International Travel and Tourism yang diselenggarakan di Roma pada tanggal 21 Agustus-5 September 1963 yang pada pasal 11 ayat A mengenai Tourism asa factor of economic Development yang berbunyi : “the conference noted that tourism was important not only as source of foreign exchange, but also as factor in the location of industry and development of areas poor in natural resources. The influence of tourism as a TERTIERY INDUSTRY, creating prosperity through the depelovment of communication, transportation accommodation and other consumer services was also emphasized” 

Oka A. Yoeti[2]  memberi rumusan industri pariwisata sebagai berikut : “industri pariwi-sata adalah kumpulan dari macam-macam perusahaan yang secara bersama menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang dibutuhkan wisatawan pada khususnya dan traveler pada umumnya, selama dalam perjalanannya”.

Prof. V. Hunzieker dari Bern university memberi rumusan tentang industri pariwisata sebagai berikur :

“Tourism enterprises are all business entities which, by combining various means of

production, provide goods and services of a specifically tourist nature”[3] 

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan tidak diketemukan istilah industri pariwisata, melainkan istilahnya adalah usaha pariwisata. Menurut undang-undang ini, yang dimaksud dengan usaha pariwisata itu adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Sedang yang dimaksud dengan pariwisata itu sendiri adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. 

Fungsi industri Pariwisata

Industri pariwisata selain mempunyai fungsi yang penting untuk memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, juga mempunyai fungsi sebagai sarana pendorong bago pembangunan daerah, memperbesar pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta memupuk rasa cinta tanah air, memperkaya kebudayaan nasional dan memantapkan pembinaannya dalam rangka memperkukuh jati diri bangsa dan mempererat persahabatan antar bangsa. Sehubungan dengan itu, perlu adanya langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan, serta memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta obyek dan daya tarik wisata.

Pentingnya hukum Kepariwisataan dalam industri Pariwisata

Hukum ketenagakerjaan mempunyai peranan yang sangta penting dalam dunia kepariwisataan, sebagaimana pentingnya tenaga kerja dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu diperlukan adanya hukum ketenagakerjaan yang benar-benar merupakan hokum yang hidup di dalam masyarakat ( living law ) sehingga tidak terjadi penghisapan manusia oleh manusia yaitu penghisapan tenaga kerja yang ekonomis lemah oleh pihak yang ekonomis kuat yang dalam hal ini adalah pengusaha. Karena begitu pentingnya peranan tenaga kerja dalam pembangunan nasional, maka diperlukan upaya yang lebih memadai untuk melindungi hak dan kepentingan tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan baik untuk dirinya sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa. Untuk mengatur, membina dan mengawasi segala kegiatan yang berhubungan dengan tenaga kerja ini, diperlukan adanya hokum ketenagakerjaan yang benar-benar dapat mencerminkan aspirasi tenaga kerja itu sendiri.