LAPORAN
PENDAMPINGAN PERHUTANAN SOSIAL
DI
KABUPATEN DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
A.
Latar
Belakang
Hutan desa merupakan salah satu dari
4 skema pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang ditawarkan oleh pemerintah.
Model pengelolaan hutan desa dapat dilakukan pada kawasan hutan lindung dan hutan
produksi dengan jangka waktu pengelolaan selama 35 tahun dan dapat diperpanjang
berdasarkan evaluasi yang dilakukan paling lama setiap 5 tahun. Kebijakan
mengenai hutan desa diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
P.89/Menhut-II/2014.
Pemegang ijin pengelola hutan desa
adalah suatu lembaga pengelola yang dibentuk melalui Peraturan Desa (Perdes).
Ijin pengelolaan dapat berupa Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Ijin Usaha
Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan
Kayu (IUPHHBK), Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHK).
Dalam pelaksanaannya, program hutan
desa pun diarahkan sesuai prinsip-prinsipnya bahwa 1) tidak mengubah status dan
fungsi kawasan hutan; dan 2) ada keterkaitan masyarakat terhadap sumber daya
hutan. Karena hutan mempunyai fungsi sosial, ekonomi, budaya dan ekologis. Jadi
pengelolaan hutan desa berorientasi ekonomi perlu juga mempertimbangkan aspek
lainnya yang merupakan satu-kesatuan tak terpisahkan. Jika prinsip ini tidak
dipahami baik, maka yang akan terjadi adalah kerusakan hutan yang membawa
akibat buruk pada seluruh aspek kehidupan manusia dan lingkungannya.
Proses pendampingan Perhutanan Sosial
salah satu cara dalam upaya peningkatan peran serta kelompok untuk mencapai
tujuan yang ingin dicapai dalam dalam menjaga ekosistem maupun peningkatan
ekonomi masyarakat dalam mewujudkan slogan hutan lestari masyarakat sejahtera.
Berdasarkan Perdirjen
Nomor : P.1/PSKL/KELING/KUM.1/1/2019 bahwa dalam pendampingan kegiatan yang dilakukan kepada
masyarakat/kelompok masyarakat paska izin perhutanan sosial untuk
pengelolaan hutan lestari, sehingga masyarakat mampu mengorganisasikan
dirinya/kelompoknya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan
sumber daya lainnya, sebagai upaya meningkatkan produktivitas , efisiensi
usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dan
kemandirian dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup
Namun, sehubungan belum ditetapkannya Rencana Pengelolaan Hutan Desa
(RPHD) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial
(KUPS) Pemegang HPHD, maka direncanakan untuk menyusun dokumen tersebut sebagai
dasar dalam menjalankan kegiatan-kegiatan dikelompok yang harus dilakukan oleh
kelompok pemegang izin dan ditetapkan oleh pemerintah desa setempat agar
memiliki legalitas dalam arah yang ingin dicapai oleh kelompok.
B.
Maksud
dan Tujuan
Maksud
Melakukan pembinaan dan pengembangan perhutanan sosial
pada Lembaga masyarakat pengelolaan Hutan Desa (HD)
Tujuan
Untuk mengetahui sejauh mana progres pelaksanaan pendampingan
kelompok perhutanan sosial sejak diterbitkannya izin bagi
masyarakat serta menentukan langkah dan tindak lanjut
pelaksanaan kegiatan.
C.
Bentuk
Kegiatan
Melakukan Komunikasi dan pertemuan dengan Pemerintah
Desa Rano dan Para pengurus Lembaga Hutan Desa yang tercantum di SK, melakukan
pendataan kembali anggota-anggota kelompok, merevisi Rencana Pengeloaan Hutan Desa (RPHD) dan
Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang
telah disusun dan dibentuk sebelumnya
dan merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan.
D.
Dasar
Pelaksanaan
1.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 14 /Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal
29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan.
2. Peraturan
Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor : P.1/PSKL/KELING/KUM.1/1//2018
tentang Panduan Umum Pendampingan Perhutanan Sosial.
3. Surat
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4665/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2018,
tanggal 06 Juli 2018 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa Kepada Lembaga
Pengelola Hutan Desa OVO GAYAPON seluas ±
1010 Ha (Seribu Sepuluh) Hektare Berada Pada Kawasan Hutan Lindung Seluas +
318 (Tiga Ratus Delapan Belas) Hektare dan Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas
Seluas + 343 (Tiga Ratus Empat Puluh Tiga) Hektare dan pada kawasan
hutan produksi yang dapat dikonversi seluas + 357 Ha di Desa Rano Kecamatan Balaesang Tanjung
Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah
E.
Hasil
dan Perkembangan Kegiatan Kelompok Dampingan dan Waktu Pelaksanaan
1. Kelompok
Dampingan
:
-
Nama
Kelompok : Ovo Gayapon
-
Nomor
SK : SK.4665/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2018
-
Nama
Ketua : Herianto
-
Jumlah
Kelompok : 175 Orang
-
Jenis
Usaha/ Potensi : Rotan, Kemiri, Aren, Pala, Durian, Jasling
-
Dusun : IV dan V
-
Desa : Rano
-
Kecamatan
: Balaesang Tanjung
-
Kabupaten : Donggala
-
Provinsi : Sulawesi Tengah
2. Kegiatan Pendampingan
|
No
|
Nama Kelompok
|
Progres Dampingan
|
|
RPHD
|
RKT
|
Penandaan Batas
|
KUPS
|
Dll
(sesuai kondisi)
|
|
1
|
Ovo
Gayapon
|
-
|
-
|
-
|
ADA
|
-
|
3. Hasil dan Perkembangan Kegiatan
|
Waktu
(Tanggal Pelaksanaan)
|
Kegiatan
(diuraikan capaian kegiatan)
|
|
27 Agustus 2019
|
Melakukan Komunikasi dengan Ketua Lembaga Hutan Desa dan Kepala Desa
Rano
|
|
28 Agustus 2019
|
Mengundang Pengurus lembaga kelompok, Kepala Desa, Sekretaris Desa
membahas Tentang Rencanan Kegiatan
|
|
29 Agustus 2019
|
Melaksanakan Pertemuan Antara Pengurus lembaga kelompok, Kepala Desa,
Sekretaris Desa, Membahas Tentang Teknis Pelaksanan
|
|
30 Agustus 2019
|
Berdiskusi Membahas tantang Daftar KUPS dan kepengurusannya yang sudah
dibuat sebelumnya.
|
|
31 Agustus 2019
|
Berdiskusi Dengan Pengurus kelembaagaan Kelompak mengenai Segala
Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan
|
F.
Masalah
dan Hambatan
|
Masalah dan Hambatan
|
Solusi yang ditawarkan
|
|
Dalam Pelaksanaan Kegiatan Tidak Dapat Menghadirkan Seluruh Anggota
Kelompok
|
Menghadirkan Tokoh-Tokoh Masyarakat Yang Memiliki Pengaruh di Desa
|
|
Akses kelokasi Desa yang sangat Jauh dan kondisi Jalan rusak berat,
serta Belum adanya jaringan telfon didesa Rano, menyebabkan komunikasi agak
terhambat.
|
Memanfaatkan seefesien mungkin waktu pertmuan untuk mengadakan diskusi
kelompok.
|
|
Waktu pendampingan sangat tidak sesuai dengan waktu kunjungan yang
dilakukan pendamping sehingga sangat menyulitkan pendamping dalam penyusunan
laporan terkait waktu kunjungan dan waktu pelaksanaan yang sudah dilakukan
|
Diberikan keleluasaan tentang waktu kunjungan dengan tidak mengurang
waktu yang ditetapkan oleh pelaksana kegiatan, mengingat lokasi lumayan jauh.
|
DESKRIPSI/NARASI
MASALAH DAN HAMBATAN
1.
Seluruh anggota kelompok berharap agar
dilibatkan dalam penyusunan RPHD, RKT dan KUPS karena menyangkut kepentingan
mereka di Desa dan ataupun di kelompok. Namun karena keterbatasan tempat dan
biaya sehingga hanya ditunjuk perwakilan yang memiliki pengaruh besar di
masyarakat desa Rano.
2.
Akses kelokasi
Desa yang lumayan Jauh sekitar 116 km, dan kondisi Jalan rusak berat pasca
gempa bumi, serta Belum adanya jaringan telfon didesa Rano, menyebabkan
komunikasi harus secara langsung bertatap muka,dan itu agak menghambat proses
komunikasi.
3.
Waktu kunjungan yang dilakukan pendamping
kadang tidak sesuai dengan waktu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh
pendamping sehingga menyulitkan dalam penempatan waktu kunjungan dan waktu
pertanggungjawaban, oleh karena itu diharapkan agar diberikan keleluasaan dalam
pembuatan laporan.
G.
Kesimpulan
dan Tindak Lanjut
Pelaksanaan rencana penyusunan RPHD, RKT dan KUPS sangat penting agar
kelompok pemilik HPHD sudah dapat mengetahui arah pelaksaan kedepan dan potensi
yang akan dikembangkan dan waktunya dapat dilaksanakan sesuai waktu yang
direncanakan.
Untuk mencapai target tersenut terus dikomunikasikan dengan Dinas
Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah pada Seksi Perhutanan Sosial serta UPT KPH
Dolago Tanggunung sebagai penanggung jawab wilayah IUPHKm.
Pelawa Baru, 31 Agustus 2019
Pendamping Hutan Sosial
RAHMAT
HIDAYAT
Mengetahui :
Kepala KPH
Ir. CECENG SUHANA, S. Hut., T., MM., IPM
NIP. 19721117 199203 1 004
Kepala Desa Rano
SAMIN
